Presiden Silaturahmi dengan 1.425 Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan
Presiden Silaturahmi dengan 1.425 Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan
27 March 2018
Share

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan silaturahmi dengan pengguna fasilitas kepabeanan di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Jawa Barat. Di hadapan 1.425 perusahaan yang hadir, Presiden akan mensosialisasikan mengenai aturan baru soal percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha.

Staf Ahli Bidang Penegakan Hukum Nugroho Wahyu menerangkan, percepatan perizinann kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha ini, sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Fokusnya mendorong kemudahan berinvestasi dan ekspor.

Ada empat ruang lingkup yang diatur untuk mempercepat perizinan kepabeanan dan cukai. Pertama registrasi kepabeanan dipermudah dari sisi persyaratan, waktu dan lainnnya.

"Awalnya banyak, ini syaratnya tinggal sedikit, dari belasan tinggal dua. Waktunya dari sekian hari jadi hitungan jam. Kemudian untuk tempat penimbunan berikat, kawasan berikat dan untuk pengusaha investasi di Indonesia," tuturnya di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Dia melanjutkan, registrasi kepabeanan telah menggunakan sistem modern yang terintegrasi, jauh berbeda dengan proses terdahulu yang masih mengandalkan tenaga manusia. Imbasnya, Service Level Agreement (SLA) dapat diselesaikan dalam tiga jam dari dulunya selama satu hari.

“Sekarang system checking, dulu human checking. Registrasi kepabeanan untuk akses kepabeanan dan profiling, dulu untuk akses kepabeanan saja," tuturnya.

Perbaikan juga dilakukan pada tempat penimbunan berikat (TPB) disediakan fasilitas penangguhan bea masuk. Selain itu tidak ada pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk pelaku usaha dalam rangka kegiatan tertentu di kawasan berikat, pusat logistik berikat dan lain-lain.

"Jadi dulu 18 dokumen setiap perusahaan harus lengkap mulai dari akte pendirian, NPWP, IMB. Sekarang hanya izin usaha mandiri. Izin dulu di kantor pusat, sekarang bisa di Kanwil DJBC. Dulu 15 hari kerja di KPPBC, sekarang 3 hari dan 1 jam di kanwil," tuturnya.

Selin itu pemerintah juga menyediakan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk ata impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor.

"Dulu harus 18 dokumen lengkap, sekarang hanya izin usaha industri. Permohonan izin secara manual, sekarang sudah bisa online. Dulu 30 hari kerja di Kanwil DJBC, sekarang hanya 1 jam," ujarnya.

Keempat, untuk nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat.

"Nah cukai ini tujuan untu pengawasan terhadap barang yang konsumsinya masih dibatasi seperti minumal alkohol dan rokok. Tapi secara izin ini dipermudah dengan sistem online, pemeriksaan lokasi  kerja 5 hari kerja, keputusan juga diberikan 3 hari kerja," tuturnya.

Sumber : www.okezone.com