Jakarta, 28 Agustus 2025 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menggelar forum diskusi bertajuk Future-Ready Supply Chains: Leveraging Indonesia’s Bonded Facilities for Global Growth sebagai upaya mendorong target pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional, Kamis (28/8/2025) di kantor APINDO.

Forum diskusi ini merupakan Inisiatif dunia usaha dalam mendukung pemerintah Indonesia yang menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya logistik nasional. Saat ini biaya logistik Indonesia dilaporkan sekitar 14,2% dari PDB. Meskipun demikian, ketika memasukkan komponen biaya logistik ekspor (yang berkontribusi sebesar 8,98% terhadap PDB), total biaya logistik Indonesia masih berada di angka 23,08%. Angka ini masih jauh dari benchmark negara-negara maju di kisaran 8-10%, bahkan jika dibandingkan dengan banyak negara ekonomi Asia Tenggara lainnya, angka ini masih lebih tinggi.

Biaya logistik yang tinggi selama ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari ketergantungan berlebihan pada pelabuhan besar, lemahnya konektivitas antar wilayah, manajemen rantai pasok yang belum efisien, minimnya fasilitas penyimpanan modern, hingga kerumitan birokrasi dalam ekspor-impor. Kondisi ini tidak hanya menekan pelaku usaha, tetapi juga membebani harga barang dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengungkapkan, pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) semakin terbukti memberikan dampak nyata bagi industri nasional. “PLB dan Kawasan Berikat hadir sebagai game changer, bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan instrumen strategis yang mampu menekan biaya logistik, mengoptimalkan cash flow, memperkuat compliance penuh, menghadirkan fleksibilitas dalam rantai pasok global, memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan khusus serta mendorong aktivitas manufaktur berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing industri nasional,” terang Shinta.

Sementara itu, Ketua Umum PPLBI Utami Prasetiawati menegaskan, pengalaman nyata industri menunjukkan PLB menjadi solusi yang mampu menekan risiko, meningkatkan kepastian, serta mendukung kepatuhan sekaligus menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah testimoni yang disampaikan para pelaku industri dalam memanfaatkan PLB, diantaranya dari sektor jasa pengeboran migas dan otomotif. “Bagi operasi migas, waktu adalah segalanya. PLB memberi kepastian dan mengurangi risiko keterlambatan yang dapat berdampak hingga jutaan dolar,” ungkap Utami.

Dari sektor perakitan otomotif, manfaat PLB juga terbukti jelas. Dengan menempatkan komponen impor di PLB, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengeluarkan komponen sesuai kebutuhan produksi just-in-time. Hal ini menekan biaya sekaligus memberikan kepastian lebih besar dalam mengelola rantai pasok.

Dengan demikian, PLB merupakan jembatan strategis yang mendukung efisiensi logistik, kepatuhan, serta integrasi perdagangan global. Dengan terus diperkuatnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan investor yang didukung APINDO dan PPLBI, PLB hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan industri saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan Indonesia agar mampu berperan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi global.

Tentang APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31 Januari 1952 di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan 305 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan SDM serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC). Advokasi APINDO dalam skala internasional dilaksanakan secara aktif, melalui keanggotaan dan partisipasi dalam the International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of Employers (ACE) dan Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE).

APINDO memiliki keterwakilan dalam Kelembagaan Tripartit (unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja), di mana sejumlah perwakilan Pengurus APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial. Kunjungi website www. apindo.or.id.

Tentang PPLBI

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) adalah asosiasi yang menaungi operator dan pengguna Pusat Logistik Berikat (PLB) di seluruh Indonesia. Dibentuk pada 2016, PPLBI hadir sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam menjadikan PLB sebagai fasilitas strategis untuk menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing industri nasional.

Sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi, PPLBI berperan menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. PPLBI mendorong efisiensi rantai pasok, kepatuhan regulasi, serta pemanfaatan teknologi modern agar PLB semakin efektif mendukung keberlangsungan produksi dan operasi industri di berbagai sektor.

Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik unggulan di Asia-Pasifik, PPLBI berkomitmen menghadirkan PLB yang tidak hanya memberikan fleksibilitas arus barang dan arus kas, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi industri nasional. Melalui PLB, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan kepastian usaha, dan memperoleh efisiensi biaya yang langsung berdampak pada pertumbuhan industri di dalam negeri.