1. VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERDASARKAN PERMENDAG NO. 36 TAHUN 2023 JO. NO. 3 TAHUN 2024 JO. NO. 7 TAHUN 2024 JO. NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Berdasarkan Permendag No. 36 Tahun 2023 Jo. No. 3 Tahun 2024 Jo. No. 7 Tahun 2024 Jo. No. 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor
2. SSm Perizinan dan validasi Dokumen Kepabeanan Pada System Indonesia National Single Window (SINSW) Sesuai dengan Permendag 08/2024
SSm Perizinan dan validasi Dokumen Kepabeanan Pada System Indonesia National Single Window (SINSW) Sesuai dengan Permendag 08/2024
3. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor
4. Sistem INATRADE Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024
Peran Sistem INATRADE Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tetang Perubahan Ketiga Ata Permendag 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
5. Permendag 36/2023 stdtd 08/2024 Dalam Perspektif Kepabeanan
Implementasi Permendag 36/2023 stdtd 08/2024 Dalam Perspektif Kepabeanan
6. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024
7. SOSIALISASI DAN PELATIHAN CEISA 4.0
8. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024
Permendag No. 7 Th 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
9. PERMENPERIN NOMOR 10 TAHUN 2024
Peraturan Menteri Perindustrian No 10 Tahun 2024 tentang Teknis dan Rekomendasi Impor Ban
10. PERMENDAG NO 3 TAHUN 2024
Perubahan Atas Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
11. PP Nomor 46 Tahun 2023
PP Nomor 46 Tahun 2023
12. MEKANISME PEMENUHAN LARTAS KAWASAN BERFASILITAS PADA SISTEM CEISA 4.0
13. PERLAKUAN KETENTUAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
14. KETENTUAN LARANGAN DAN BATASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
15. KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN DI KPBPB
16. KETENTUAN PEMASUKAN/IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BERFASILITAS (KPBPB, KEK DAN TPB)
17. PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERMENDAG 36 TAHUN 2023 PADA SINSW
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
19. PMK NOMOR TAHUN 2023
PMK Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan SKA dan/atau DAB dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
20. Sosialisasi Penelitian Dokumen Impor dan Prosedur Pindah Lokasi Penimbunan
Materi Sosialisasi Penelitian Dokumen Impor dan Prosedur Pindah Lokasi Penimbunan
21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2022
PENGESAHAN PER"IANJI.AN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022
PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREDMENT
23. PMK NOMOR 185/PMK.04/2022
PMK NOMOR 185/PMK.04/2022 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
24. PMK 190/PMK.04/2022
PMK 190/PMK.04/2022 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
26. PMK 04 NO 28 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.
27. PMK 04 NO 29 2018
? Older postsNewer posts ? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tanggal 17 April 2018 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari
28. PMK 03 NO 33 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai d
29. PMK 10 NO 35 2018
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-38/BC/2017
30. PMK 10 NO 27 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2018 tanggal 16 Maret 2018, tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap lmpor Produk Steel Wire Rod dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
31. PMK 04 NO 158 2018
Materi Sosialisasi PMK 158/PMK.04/2018 dan Perdirjen No 38/BC/2017 tentang Manifest yang diadakan kemarin 11 April 2018 di Aula Gedung B Lt.II KPUBC Tipe C Soekarno – Hatta.
32. SKB CUTI 2018
Perubahan SKB bersama Cuti 2018
33. PMK 03 NO 41 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tanggal 17 April 2018 Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah P
34. PMK 04 NO 40 2018
40/PMK.04/2018
35. PP 23 2018
PP 23 tahun 2018
36. PMK 04 NO 61 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan C
37. PMK 04 NO 62 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
38. PER 02 BC 2018
Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-02/BC/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Tentang: Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara
39. PER 38 BC 2017
PER DIRJEN BEA CUKAI 38/BC/2017
40. PMK 01 NO 63 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window.
41. PP 24 2018
24 Tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik
42. PERMENDAG NO 76 2018
no 76 tahun 2018 Penyelenggara pendaftaran perusahaan
43. PERGUB NO 46 2018
? Older postsNewer posts ? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil,Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang W
44. PERMENDAG NO 82 2018
no 82 tahun 2018 Pencabutan Ketentuan Impor 4 Chloro-3,5- Dimethylphenol (PCMX) Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kal
45. PMK 04 NO 94 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil,Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin.
46. SIARAN PERS
SIARAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN DEFISIT NERACA BERJALAN
47. FORM E
PEMBERITAHUAN FORMAT BARU FORM E
48. PMK 03 NO 99 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Terte
49. PMK 04 NO 104 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
50. PMK 10 NO 110 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tanggal 5 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bi
51. PMK 04 NO 112 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tanggal 6 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
52. PMK 01 NO 117 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 tanggal 13 September 2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
53. PMK 10 NO 119 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tanggal 19 September 2018 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik
54. PMK 01 NO 122 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tanggal 21 September 2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
55. PMK 10 NO 126
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.01/2018 tanggal 21 September 2018 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina
56. PMK 03 NO 133 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tanggal 21 September 2018 Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
57. PERMENDAG 102 2018
102 Tahun 2018 Perubahan Atas Permendag Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
58. PMK 10 NO 132 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2018 tanggal 21 September 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018
59. PMK 04 NO 134 2108
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitunggan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penye
60. 127_PMK.05_2018Per
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tanggal 21 September 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
61. PERMENPERIN NO 25 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.
62. PERMENPERIN NO 31 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 31 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri Elektronika Secara Wajib
63. PERMENPERIN NO 32 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 32 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.
64. PERMENPERIN NO 33 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Keme
65. PERMENPERIN NO 34 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.
66. PMK 10 NOMOR 150 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tanggal 26 November 2018 Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
67. PMK 03 NO 151 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2018 tanggal 26 November 2018 Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak
68. PERMEN KP 2018
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PERMEN-KP/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 50/PERMEN-KP/2017 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIK
69. PMK 04 NO 160 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tanggal 18 Desember 2018 Pembebasan bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit,
70. PMK 04 NO 161 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tanggal 18 Desember 2018 Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor
71. PEMENPRIN 37 2018
Peraturan Menteri Perindustrian No 37 Tahun 2018 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib
72. PMK 01 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.
73. PMK 03 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018
74. Sosialisasi Pusat Logistik Berikat: Optimalisasi 8 Bentuk PLB Baru 3 Mei 2018
<ul><li>Materi Sosialisasi PLB Optimalisasi 8 PLB Baru</li><li>Slide Sosialisasi PMK PLB</li><li>Sosialisasi PLB Gen 2</li></ul>
75. Materi Laporan Tahunan dan Rencana Kerja PPLBI 2018
76. Perdirjen BC PER 01 BC 2016
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat.
77. Perdirjen BC PER 02 BC 2016
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-02/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat.
78. Perdirjen BC PER 03 BC 2016
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-03/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
79. PERMENDAG 64 2016
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 Tentang Ketentuan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke Dan Dari Pusat Logistik Berikat.
80. PMK 04 2015
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat.
81. PP No 85 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.